Menata Asa di Pesisir Asahan: Refleksi Kebijakan dan Hak Warga dalam Proyek Kampung Nelayan Merah Putih

Ketegangan yang terjadi di Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjungbalai, pada Selasa, 1 September 2026, mencerminkan kompleksitas penataan ruang di kawasan pesisir. Kedatangan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan bersama Satpol PP dan Camat setempat ke lokasi untuk melakukan penertiban—yang berujung pada aksi penolakan oleh warga—menyoroti krusialnya aspek komunikasi kebijakan publik dalam eksekusi program pemerintah.

Secara yuridis, lahan yang ditempati oleh masyarakat selama puluhan tahun tersebut berstatus sebagai tanah negara. Kendati demikian, realitas sosiologis menunjukkan bahwa kawasan itu telah menjadi ruang hidup, tempat mencari nafkah, dan pusat aktivitas sosial-ekonomi bagi warga setempat, terlepas dari beragam latar belakang profesi mereka yang tidak semuanya berstatus nelayan. Kondisi ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar penerapan regulasi administratif secara kaku.

Dari perspektif warga, respons yang ditunjukkan bukanlah penolakan mutlak terhadap pembangunan. Masyarakat pada prinsipnya bersedia untuk direlokasi demi mendukung program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Namun, terdapat tuntutan fundamental yang bersifat rasional, yakni permintaan akan kompensasi atau uang ganti rugi yang layak agar mereka memiliki kepastian modal untuk membangun kehidupan baru di tempat lain.

Hingga tertundanya rencana penertiban akibat aksi penolakan di lapangan, persoalan utama yang belum terselesaikan adalah ketiadaan titik temu antara kebutuhan penataan kawasan oleh pemerintah dan jaminan hak hidup layak bagi masyarakat terdampak. Dialog terbuka dan pendekatan humanis menjadi instrumen yang mendesak untuk dikedepankan.

Ke depan, penyelesaian konflik agraria pesisir ini memerlukan rumusan kebijakan yang seimbang. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali mekanisme sosialisasi dan menyediakan skema relokasi atau kompensasi yang akomodatif. Dengan demikian, tujuan strategis pembangunan nasional dapat tercapai secara efektif tanpa harus mengabaikan prinsip keadilan sosial bagi masyarakat kecil yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.

Pembangunan tidak boleh berjalan dengan cara merampas hak hidup rakyat kecil. Pemerintah seharusnya duduk bersama, mendengar denyut nadi warga yang terdampak, dan menyediakan solusi konkret berupa ganti rugi atau relokasi yang layak. Sebab, lambang "Merah Putih" seharusnya melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan menyisakan luka di bibir pantai Asahan.