MENANTANG MITOS STABILITAS: Saat Negara Gagal Mengalirkan Gas 3 Kilogram ke Dapur Rakyat

Ketika pemerintah sibuk mengumandangkan angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, kenyataan pahit justru sedang mencekik warga di daerah. Jika ingin melihat sekorektif apa pengelolaan energi kita hari ini, jangan lihat persentase inflasi di pusat kota. Datanglah ke Desa Sei Apung, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara.

Di sana, urusan perut dan keberlangsungan hidup rakyat kecil sedang dipertaruhkan akibat satu hal yang mendasar: hilangnya tabung gas elpiji 3 kilogram bersubsidi dari pasaran.

Logika Cacat: Hari Libur sebagai Kambing Hitam

Kelangkaan akut si "Melon" hijau ini adalah hantaman telak bagi masyarakat kelas bawah. Di tengah harga bahan pangan yang sudah telanjur membubung tinggi, masyarakat kini dihadapkan pada ironi baru: bahan makanan yang mahal itu bahkan tidak bisa dimasak karena tidak ada bahan bakar.

Respons birokrasi terhadap krisis ini luar biasa klise dan berlindung di balik pembenaran yang menggelikan. Jajaran dinas terkait dan otoritas penyalur dengan santai menyalahkan rentetan hari libur nasional dan cuti bersama sebagai pemicu hambatan distribusi.

Satu hal yang gagal dipahami birokrat: Rasa lapar tidak punya hari libur. Perut rakyat di Sei Apung tidak bisa diajak berkompromi untuk menunda lapar hanya karena kalender berubah menjadi warna merah.

Mengatakan bahwa sistem distribusi energi nasional—yang dikelola oleh raksasa negara sekelas Pertamina—bisa lumpuh hanya karena kalender libur adalah pengakuan tidak langsung atas ketidakmampuan manajemen logistik kita. Ini adalah bukti betapa rapuhnya rantai pasok energi primer bagi rakyat kecil.

HET yang Menjadi Mitos dan Pasar Predatoris

Janji manis birokrasi bahwa pasokan akan kembali normal dalam beberapa hari ke depan sama sekali tidak bisa menyalakan kompor yang telanjur dingin. Di lapangan, pangkalan resmi telah kosong melongpong, menyisakan keputusasaan bagi warga yang sebagian bahkan terpaksa kembali menggunakan kayu bakar untuk memasak.

Ketika gas bersubsidi hilang dari jalur resmi, celah itu langsung dimanfaatkan oleh pasar sekunder yang predatoris. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah seketika menjelma menjadi sekadar pajangan regulasi tak berguna. Warga yang terdesak dipaksa membeli elpiji dengan harga yang melambung tinggi berkali-kali lipat di tingkat spekulan dan pengecer tidak resmi. Bagi masyarakat Sei Apung, kelangkaan ini bukan sekadar masalah antrean—ini adalah pemiskinan yang terstruktur.

Kegagalan di Tingkat Paling Mendasar

Kelangkaan elpiji di Asahan bukanlah gangguan teknis minor yang bisa dimaklumi; ini adalah kegagalan sistemis negara dalam memenuhi hak paling dasar rakyatnya. Sungguh tidak masuk akal jika sebuah negara yang mengklaim menuju kekuatan ekonomi baru, bahkan tidak mampu memastikan satu tabung gas melon sampai ke dapur-dapur di pelosok desa secara konsisten.

Bagi warga Desa Sei Apung, rumusnya sangat sederhana dan brutal: ketika negara gagal mendistribusikan bahan bakar bersubsidi tepat waktu, dapur akan mendingin, roda ekonomi mikro mati, dan kepercayaan kepada janji-janji pemerintah seketika ikut padam.