JEJAK JUAL TITIK MBG TERUNGKAP, PEMUDA KECAMATAN TANJUNG BALAI MINTA KEJAGUNG AUDIT SAMPAI ASAHAN

ASAHAN – Aroma busuk dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memicu gelombang perlawanan dari akar rumput. Kali ini, sorotan tajam datang dari pemuda Kecamatan Tanjung Balai dan Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Asahan. Mereka mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak tebang pilih dan segera mengaudit menyeluruh seluruh unit pelayanan gizi di Kabupaten Asahan.

Desakan ini mencuat setelah terungkapnya indikasi kuat mengenai praktik lancung jual beli titik lokasi pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—yang menjadi dapur utama program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bongkar Jaringan Sampai ke Akar

Ketua Forwaka Asahan, Dolly Simbolon, dengan tegas menyatakan bahwa langkah Kejagung menetapkan tiga mantan pejabat BGN sebagai tersangka barulah babak permulaan. Kasus ini, menurutnya, harus menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia anggaran yang lebih luas.

"Kami minta pengusutan ini tidak berhenti di permukaan. Kejar siapa saja yang menikmati aliran dana haram dari program yang seharusnya menyejahterakan rakyat ini," ujar Dolly dalam keterangan persnya, Jumat (5/6/2026) sore.

Dolly menambahkan, informasi awal dari jalur penyidikan yang mengindikasikan adanya komersialisasi titik lokasi SPPG adalah tamparan keras bagi program kemanusiaan ini.

Tuntutan Audit Terbuka: Jangan Jadi Ladang Rezeki Oknum

Merespons situasi yang kian kritis, aliansi pemuda bersama Forwaka menuntut aparat penegak hukum, Inspektorat Daerah, dan lembaga pengawas independen untuk segera turun ke lapangan melakukan audit terbuka terhadap seluruh SPPG di wilayah Asahan.

Ada empat poin krusial yang mereka tuntut untuk diperiksa secara transparan:

1. Pengelolaan Anggaran: Menelusuri ke mana saja aliran dana operasional mengalir.
2. Cara Pengadaan Barang: Memastikan tidak ada mark-up atau vendor siluman.
3. Sistem Penyaluran Bantuan: Memverifikasi apakah bantuan sampai ke masyarakat yang berhak.
4. Kualitas Layanan: Menilai kelayakan gizi makanan yang disajikan.

"Tujuan mulia memperbaiki gizi masyarakat tidak boleh dicemari oleh ulah oknum yang rakus. Jika terbukti ada penyimpangan, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu agar kepercayaan publik tidak runtuh," cetus Dolly.

Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras bagi para pemangku kebijakan di daerah:

"Jangan sampai program yang diharapkan menjadi solusi pengentasan stunting, justru berubah menjadi ladang rezeki dan bancakan segelintir orang bermental korup!" pangkasnya.

IM