DEMO MAHASISWA HARI INI: Mengapa Negara Menghadapi Rakyat Sendiri Seperti Musuh Perang?

Ada yang salah dengan cara negara ini memandang rakyatnya.

Ketika ribuan anak muda keluar dari ruang kuliah dan memilih berdiri di bawah terik aspal Jakarta pada demo hari ini, 15 Juni 2026, mereka tidak sedang membawa senjata. Di dalam tas ransel mereka hanya ada almamater, air mineral untuk menghalau gas air mata, dan secarik kertas berisi tuntutan agar perut rakyat tidak semakin lapar akibat harga-harga yang mencekik. Mereka adalah anak-anak kita; mereka adalah suara kita yang tidak tersampaikan ke kursi empuk parlemen.

Namun, mari kita lihat apa yang disiapkan pemerintah untuk menyambut anak-anak kandung bangsa ini.

Di sepanjang Jalan M.H. Thamrin dan gerbang DPR, pemandangannya mengerikan. Barikade kawat berduri dipasang berlapis-lapis seolah-olah kota ini sedang bersiap menahan invasi militer asing. Lebih jauh dari itu, batas-batas konstitusi ditabrak secara vulgar: personel TNI aktif didekatkan ke garis depan, aparat dilengkapi dengan senjata api, dan desas-desus keberadaan penembak jitu (sniper) di atap-atap gedung membuat kuduk merinding. Kejanggalan semakin sempurna ketika kamera-kamera CCTV di sekitar area aksi tiba-tiba dilaporkan mati atau tidak dapat diakses—sebuah pola klasik yang selalu memicu tanya: apa yang sedang coba disembunyikan?

Masyarakat awam kini berhak bertanya dengan nada paling keras: Ini mau mengamankan aspirasi, atau mau berperang?

Rakyat bukan musuh. Mahasiswa yang berteriak di bawah kepulan asap putih di Bundaran HI bukan penjajah yang ingin merebut kedaulatan negara. Mengapa aparat yang digaji dari pajak keringat rakyat justru disiagakan seperti sedang menghadapi kelompok separatis bersenjata? Ketika moncong senjata dan panser diturunkan untuk menghadapi jaket almamater, pemerintah sebenarnya sedang mempertontonkan ketakutan mereka sendiri.

Penggunaan kekuatan militer dan pengondisian lapangan yang intimidatif ini mengirimkan pesan yang sangat keliru. Seolah-olah, setiap kepala yang berpikir kritis dan setiap mulut yang berani mempertanyakan ke mana larinya uang rakyat dalam program-program populis itu, otomatis dicap sebagai ancaman keamanan nasional.

Jika untuk mendengarkan kritik tentang harga beras, stabilitas rupiah, dan evaluasi anggaran saja pemerintah harus bersembunyi di balik tameng baja dan matinya kamera pengawas, maka kita sedang tidak baik-baik saja. Dialog yang ditawarkan di dalam Istana pun menjadi hambar, karena di luar ruangan, saudara-saudara mereka diburu di jalanan.

Negara ini didirikan atas dasar kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan aparat. Menghadapi rakyat dengan persiapan perang hanya akan membuktikan satu hal: bahwa penguasa mungkin sudah terlalu lama duduk di atas, sampai-sampai lupa bagaimana rasanya menjadi rakyat yang sedang kesusahan di bawah.

-DR